Dokumen: Di Utara Mali Al-Qaidah Berusaha Dirikan Negara Islam ‘Low-Profile’

Mali-HASMI.org| Al-Qaidah di Maghreb Islam (AQIM) mencoba untuk mendirikan sebuah negara Islam ‘low-profile’ di Mali utara tanpa menarik perhatian negara-negara Barat dan regional, menurut dokumen yang ditemukan di Timbuktu dan diyakini ditulis oleh pemimpin kelompok Abdul Malek Drukdal.

Dokumen tulisan tangan, yang telah diterbitkan di situs berita Algerie 1, bertanggal 20 Juli 2012, menggambarkan sebuah rencana yang akan dijalankan oleh pemimpin AQIM saat itu untuk mendirikan sebuah negara Islam di wilayah Azawad, bagian utara Mali.

Dokumen, yang dilaporkan ditemukan setelah pasukan Prancis menyerbu kota Timbuktu, diperkirakan telah ditulis oleh Drukdal sendiri dan berisi catatan tentang perang di bagian utara Mali serta isu-isu lain yang perlu ditangani oleh komandan dari kelompok pejuang Islamis tersebut.

Dalam dokumen yang memiliki ketebalan 79 halaman itu, Drudkal mengutuk penghancuran kuil dan merajam orang yang dituduh telah berzinah oleh “pejuang ekstrimis.”

Drukdal berencana untuk membangun sebuah negara dengan visi yang tampaknya berbeda dari yang biasanya diadopsi oleh kalangan Jihadis.

Drukdal juga menyatakan kemarahannya atas “kesalahan” yang dilakukan oleh sesama pejuang Islam, terutama terlalu cepat dalam menerapkan hukuman Islam yang ketat (hudud) terhadap mereka yang melanggar syariat Islam.

“Anda membuat kesalahan. Yang membuat masyarakat dapat saja berbalik melawan kita, dan kita tidak bisa melawan masyarakat, karena itu Anda dapat menyebabkan kematian bagi kami, bayi kami, pohon indah kami,” tulis Drukdal pada dokumen tersebut.

Ia menyerukan untuk mendirikan otoritas Islam independen yang lebih tinggi yang misinya akan menerapkan hukum Islam (syariah) di wilayah Azawad. Dia mendesak kelompoknya itu untuk mencari bantuan dari Gerakan Pembebasan Azawad dan gerakan Ansar al-Din untuk melaksanakan proyeknya tersebut.

Drukdal pun mengusulkan untuk menunjuk pemimpin Ansar al-Din, Iyad Ag Ghaly sebagai perdana menteri pemerintahan transisi di negara baru. Pemerintah ini, ia menjelaskan, akan bertanggung jawab mengelola masa transisi dan penyusunan konstitusi negara baru. Ghaly harus disediakan dengan sejumlah jihadis untuk dalam membantu misinya dan mengelola kota yang dibebaskan. (Red-HASMI/IP)